“Terjajah” di Tanah Merdeka

0
161

Tanggal 17 Agustus 2021 ini, genap 76 tahun negeri ini lepas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan yang diraih tahun 1945 tersebut bukan hadiah penjajah, terapi diperjuangkan dengan jiwa, raga dan harta para pejuang dan rakyat Indonesia.

Dalam satu episode perang saja, ratusan ribu nyawa yang melayang demi merdeka. Menurut Wikipedia, dalam Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa (Inggris:The Java War, Belanda: De Java Oorlog) adalah perang besar dan berlangsung selama lima tahun (1825-1830) di Pulau Jawa, Hindia Belanda (sekarang Indonesia).

Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7000 serdadu pribumi.

Itu baru satu peperangan, sementara perang melawan penjajah terjadi di seantero Nusantara dari berbagai daerah, sejak bangsa kulit putih Portugis yang dipimpin Afonso de Albuquerque tiba di Maluku pada 1512 hingga agresi kedua Belanda tahun 2019 berlangsung selama 437 tahun atau hampir lima abad.

Kita selama ini salut dan mengacungkan jempol kepada bangsa Vietnam yang berhasil mengusir tentara Amerika dan Prancis dalam Perang Vietnam yang juga disebut Perang Indocina Kedua, yang terjadi antara 1957 dan 1975 atau selama 18 tahun.

Atau perang mujahidin Taliban melawan invasi Soviet di Afganistan sejak 1979 hingga 15 Februari 1989. Perang selama 10 tahun ini menewaskan 1,5 juta penduduk Afghanistan dan 15 ribu pasukan Soviet hingga akhirnya Tentara Merah mundur karena kalah dari perlawanan kelompok mujahidin Afghanistan. Pada 27 Desember 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan dalam rangka mendukung Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan.

Kemudian disusul pasukan koalisi pimpinan AS masuk ke Afganistan pada Desember 2001. Setelah kalah bertempur melawan Taliban selama 20 tahun, Presiden AS Joe Biden menargetkan memulangkan semua pasukan AS selambatnya 11 September 2021 mendatang.

Kedua perang besar tersebut, masih kalah lama dibandingkan Perang Aceh–Belanda atau disingkat Perang Aceh. Menurut Wikipedia, Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904 atau selama 31 tahun. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut.

Atau Perang Padri yang berlangsung di Sumatra Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838 atau selama 35 tahun. Perang ini berakhir karena Imam Bonjol ditawan Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1838, Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, dan pada akhir tahun 1838, ia kembali dipindahkan ke Ambon. Akhirnya ke Lotta, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut.

Itu baru dua perang, sementara perang yang terjadi di Bumi Nusantara ratusan bahkan ribuan kali perang melawan penjajah. Artinya sejak bangsa kulit putih Portugis yang tiba di Maluku pada 1512 hingga agresi kedua Belanda tahun 2019 atau selama 437 tahun atau hampir lima abad, pejuang-pejuang bangsa kita berperang untuk memerdekakan bangsa dan negaranya.

Sejarah perjuangan para pahlawan tersebut lah yang kini ingin dikaburkan pemerintah kepada generasi mudah dengan tidak mewajibkan mata pelajaran sejarah di berbagai tingkatan satuan pendidikan saat ini. Mata pelajaran sejarah tersebut bisa jadi akhirnya tidak diajarkan lagi agar generasi muda tidak tahu bahwa nenek moyangnya adalah bangsa pejuang terhebat di muka bumi–mengalahkan kegigihan perjuangan bangsa Vietnam dan mujahidin Taliban di Afganistan.

Jika semangat patriotisme dan kecintaan terhadap bangsa dan negara sudah tidak dimiliki generasi muda maka dengan mudah bangsa dan negara kita bisa dikuasai karena pemegang tongkat estafet bangsa ini sudah tidak tahu dan paham bagaimana heroiknya perjuangan nenek moyangnya mencapai kemerdekaan dan mempertahankannya.

Kini generasi muda kita dicekoki dengan berbagai narkoba, pornografi/pornoaksi, judi dan lain-lain. Jika pemerintah serius memberantas narkoba maka perberat saja hukuman pengedarnya maka peredarannya akan bisa diminimalisasi. Ini kan tidak, hampir semua elemen masyarakat, dari rakyat biasa, aparat hingga pejabat sudah terlibat narkoba.

Juga terhadap aksi pornografi dan judi, jika pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk memberantasnya maka sensor saja internet sehingga berbagai konten yang masuk ke Indonesia bebas pornografi dan judi. Ini yang aneh, anak-anak kampung yang mengadu ayam ditangkapi, sementara judi beromzet milaran dibiarkan.

Bahkan yang membuat kita umat Islam miris, kini umat kian dijauhkan dari ajaran agama agar moral dan akhlaknya hancur. Jika ada yang umat taat beragama gampang sekali dituduh radikal dan fanatik. Yang membuat kita geleng-geleng kepala adalah tokoh organisasi Islam sendiri yang minta agar dalam pelajaran agama Islam– sejarah pejuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Agama Islam– tidak diajarkan dengan alasan agar generasi muda tidak menjadi radikal. Tokoh kafir yang pemuja Dajjal saja tidak memintanya. Ini kan sudah sontoloyo namanya!

Tujuannya mereka jelas agar lahir lah generasi muda yang menurut lirik sebuah lagu dangdut: “Pagi nyabu, siang nyabu, sore nyabu”. Artinya lahir lah generasi yang masa bodoh terhadap negara, terhadap masayarakat dan lingkungannya. Mereka masa bodoh terhadap apa yang sedang terjadi, seperti “Pejabat korupsi bukan urusan gue, rakyat kelaparan salah lho; Pancasila mau diperas menjadi trisila dan ekasila masa bodoh; ulama dikriminalisasi dan dipenjara, salah dia. Bahkan ketika Islam diobok-obok, ya terserah aje.” Sebagian besar kekayaan alam negaranya sudah dikuasai asing, hebat lho!

Itu lah kondisi yang terjadi di negara kita tercinta saat ini sehingga wajar kekayaan alam negara kita jadi rebutan negara lain. Pemerintah kita dikendalikan pemerintah negara dan bisnis negara lain. Meski rakyat kita jumlahnya keempat terbesar di dunia, tetapi tidak ada artinya alias tidak mempunyai posisi tawar pemerintah kita ketika berhadapan dengan negara lain.

Termasuk ketika pandemi Covid-19 ini, sudah jelas virus tersebut berasal dari luar negeri, tetapi pemerintah kita tetap saja membuka pintu gerbang internasional. Bahkan yang paling menyakitkan ketika rakyat kelaparan dan menganggur karena banyak perusahaan tutup, malah pemerintah membentangkan karpet merah bagi TKA China. Setelah ribuan TKA China sudah masuk ke Indonesia baru Kementerian Hukum dan HM menerbitkan aturan yang melarang TKI masuk ke Indonesia.

Lalu, ketika di China sendiri vaksin Sinovac tidak banyak digunakan karena diragukan kemampuannya melawan varian Delta, masih saja vaksin tersebut diteruskan memvaksin rakyat Indonesia. Ini kan jelas tujuannya bukan untuk menumbuhkan herd immunity rakyat tetapi agar bisnis negara majikannya serta cukongnya di Indonesia lancar. Apalagi dikabarkan jika menggunakan vaksin Sinovac, rakyat harus divaksin setiap tahun.

Sudah lah begitu, rakyat dipaksa untuk divaksin agar vaksin yang sudah telanjur dibeli habis dan angka-angka jumlah rakyat yang divaksin sudah mencapai angka ditargetkan. Apakah vaksin tersebut manjur dan membuat rakyat lebih imun terhadap virus corona, itu urusan belakangan.

Jadi dengan begitu, sudah terang-benderang bagi kita rakyat Indonesia bahwa pemerintahan kita sekarang hanya beringas terhadap rakyat sendiri, tetapi manggut-manggut kepada negara lain.

Apalagi dengan pengumuman pemerintah baru-baru ini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 7 persen. Mereka mungkin berpikir bahwa rakyat langsung kenyang perutnya yang lapar ketika disebutkan pertumbuhan ekonomi naik.

Tetapi kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa saja terjadi jika sektor ekonomi yang disurvai adalah usaha yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan telekomunikasi saja. Benar, omzet gas oksigen, telekomunikasi—dampak bekerja dan belajar online– obat-obatan dan alat-alat kesehatan, termasuk vaksin tentunya melonjak tajam, bahkan sampai langka dan harganya melonjak berkali-kali lipat.

Wajar saja jika beberapa sektor ekonomi tersebut tumbuh pesat, bahkan bisa jadi di atas 10%, tetapi sebagian besar lainnya, temasuk sektor pertanian dan lain-lain anjlok.

Dengan berbagai indikator tersebut, wajar saja jika pada HUT kemerdekaan yang ke-76 ini, rakyat merasa terjajah di negeri sendiri. Dan merasa bahwa yang memerintah bukan Pemerintahan Republik Indonesia yang menjalankan amanat pembukaan UUD 195 yakni Pemerintahaan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here