Jokowi Izinkan KA Dibiayai APBN, Muslim Arbi: Tidakkah Ini Bentuk Tipu-tipu?

0
133

TRABAS.CO–Sikap mencla-mencle kembali diperlihatkan Presiden Joko Widodo dalam menanggapi proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membengkak hingga Rp 26 triliun.

Di awal pembangunan, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mencatat bahwa Presiden Joko Widodo menolak jika pembiayaan anggaran proyek kereta cepat menggunakan APBN.

“Tahun 2016, publik ingat, pembangunan kereta api cepat tidak pakai APBN. Tapi kini, proyek yang yang semula Rp 68 triliun itu membengkak menjadi Rp 113 triliun, Jokowi izinkan pake APBN,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/10).

Menurut Muslim, keputusan Jokowi yang semula proyek kereta cepat dibiayai swasta, akan tetapi setelah membengkak dibebankan ke APBN, akan menimbulkan beban dan kekacauan keuangan negara.

“Gimana ceritanya skema pembiayaan proyek seperti ini. Swasta tangani, mangkrak dan bengkak anggaran, lalu negara dibebani dengan APBN, APBN dari mana? Keuangan negara cekak, utang numpuk. Kelihatan betul proyek ini asalan saja tanpa study dan perencanaan matang,” tegas Muslim.

Dengan demikian, dengan keputusan tersebut menurut Muslim, sebagai salah satu bentuk tipu-tipu dan ingkar janji Jokowi selama menjadi Presiden. “Negara jadi beban. Bisa dikata ini proyek swasta. Tapi tipu APBN dan disetujui Jokowi. Tidak kah ini bentuk tipu-tipu dan ingkar janji Jokowi bangun infrastruktur dan rusak APBN? Jangan salahkan aktivis yang anggap ini gaya tipu-tipu khas Jokowi,” pungkas Muslim.

Salah Pilih
Sementara Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menolak klaim dari Kementerian BUMN yang menilai anggaran yang bertambah Rp 26,6 triliun adalah hal wajar. Sebab, angka tersebut lebih dari 10 persen anggaran awal yang sebesar Rp 113,9 triliun.

“Wajar? Eskalasi biaya lebih 10 persen dari rencana awal adalah pekerjaan orang yang tidak bisa merencanakan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (10/10).

Menurut Said Didu, anggaran kereta cepat juga semakin tidak wajar jika berkaca dari awal perkiraan. Di mana saat awal rencana pembangunan Jepang memperkirakan biaya pengerjaan habis 6 miliar dolar AS.

Kala itu, Indonesia mengabaikan tawaran dari Jepang yang dianggap lebih mahal. Bekerja sama dengan China yang menawarkan hanya 5 miliar dolar AS kemudian dipilih.
“Sekarang melonjak menjadi 8,6 miliar dolar AS. Wajarnya di mana?” tanya Said Didu.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan pembengkakan biaya proyek adalah hal yang wajar. Ini lantaran Indonesia baru kali pertama membangun kereta cepat dan terjadi sejumlah kemunduran pembangunan yang menaikkan cost. (ermc/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here