Pemprov Lampung Raih Penghargaan Terbaik Ke III Kategori Penyaluran DAK 2021 Dari Kemenkeu

0
273
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meraih penghargaan predikat terbaik ke III penyaluran DAK tercepat tahun 2021 oleh Kementerian Keuangan, Jumat (8/4/2022) . Foto diskominfotik

TRABAS.CO, BANDARLAMPUNG –Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meraih penghargaan predikat terbaik ke III Tingkat Provinsi sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercepat tahun 2021.

Penghargaan diberikan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui Kepala Perwakilan Kantor Wilayah (Ka Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Muhammad Dody Fachrudin di Rumah Dinas Mahan Agung, Jumat (8/4/2022).

“Atas penghargaan tersebut, Gubernur Arinal menyampaikan ucapan terimakasih.

Ia meminta apabila terjadi kekeliruan dalam tatakelola anggaran akan berdampak panjang, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan kedepan dapat tetap memberikan perhatian dan masukan kepada Pemprov Lampung.

Gubernur Arinal juga berpesan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa menyosialisasikan semua Dinas bergegas untuk mendapatkan DAK, karena Pemerintah Pusat memberi hak yang sama pada Daerah. Tapi besar kecilnya tergantung kreativitas Daerah, “ujarnya

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Muhammad Dody Fachrudin mengatakan, Lampung diberikan penghargaan karena Percepatan penyaluran dan penyalurannya termasuk eksekusinya tercepat, sejalan dengan arahan Presiden, ” kata dia dengan singkat

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung Darmawan, menambahkan bahwa Provinsi Lampung mendapatkan pengakuan sebagai penyaluran tercepat penyaluran DAK Fisik Tahun 2021.

Pemprov Lampung telah melakukan sinergi yang sangat baik, antara BPKAD dengan OPD lain sebagai user DAK, seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan lainnya. Juga komunikasi kepada Inspektorat sebagai pengendalian internal, ” ucapnya

Di APBN sendiri, menurut Darmawan, ada istilah bukan belanja langsung dan belanja tidak langsung tetapi belanja pegawai dan belanja modal.

“Terkait komposisi belanja pegawai lebih tinggi dibanding belanja modal, di kami juga begitu, “kata dia.

Solusi dari kami, belanja tidak langsung lebih kecil dari belanja langsung itu bisa diambil dari DAK untuk infrastruktur. Karena DAK sifatnya berupa usulan, terutama yang sifatnya reguler.

Kalau belanja infrastrukturnya kurang, bisa mengusulkan DAK yang sifatnya reguler, ke Kementerian yang sifatnya teknis kemudian nanti diusulkan ke Kementerian Keuangan. Lalu dikaji oleh Kementrian dan Lembaga Teknis berdasarkan kelayakan nanti bisa disetujui oleh Kementerian Keuangan, “imbuhnya

Kepala BPKAD, Marindo Kurniawan menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, Gubernur Lampung sejak awal draft dan pencairan awal sangat konsen. Bahkan kaitannya dengan dokumen keuangan menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Terkait percepatan realisasi anggaran OPD yang memiliki dana DAK didorong untuk lebih cepat dalam melaksanakan proses lelang tender dan pelaksanaan di lapangannya.

Sebenarnya OPD-lah yang berbuat, sehingga mereka cepat dalam merealisasikan belanjanya lalu pelaporannya. DAK 3 tahap direalisasikan dalam 1 tahun anggaran dan alhamdulillah Lampung tercepat mulai dari awal tahap pertama sampai terakhir dalam merealisasikan DAK ini, “kata Marindo

Ia berharap semoga prestasi ini kedepan dapat dipertahankan berkat dorongan Bapak Gubernur kepada OPD pelaksana DAK.

“Realisasi DAK ini juga berdampak pada realisasi serapan anggaran. Pada akhir tahun lalu mendagri menyampaikan, lampung urutan kedua realisasi belanja dan realisasi pendapatan pun sudah mencapai 99%, ” ungkap dia. (Feb/Bay) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here