Waduh, Menejemen RSUDAM Tidak Bisa Menunjukkan Bukti STS Pelunasan, Ini Penjelasan DPRD Lampung

0
82

TRABAS.CO, BANDARLAMPUNG – Pihak RSUDAM melalui, Humas RSUDAM, Sabta Putra mengatakan bahwa pihak rekanan sudah memenuhi kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah senilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Menurutnya, rekanan melakukan pengembalian secara bertahap, dengan melakukan setoran tahap pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di minggu awal pasca pemberitahuan rekomendasi BPK RI.

“Kemudian, pihak rekanan pelaksana telah melunasi pembayaran yang hampir 3 milyar tepatnya 2,7 milyar tersebut pada tanggal 20 Juli 2022, ” ujar dia saat dikonfirmasi lewat pesan whatsapp, Kamis (21/7/2022).

Namun, disayangkan saat ditanya Bukti Surat Tanda Setoran (STS). Sapta berdalil “Insya Allah ada”. Sedang dipihak terkait. Padahal STS tersebut harusnya sudah diteken pimpinan Dirut rumah sakit. Artinya pihak RSUDAM sudah memegang.

“Saat media trabas.co menanyakan kembali. Sapta hanya mengatakan sudah release beritanya. Dan langsung meninggalkan percakapan.

Sementara itu, Ketua pansus DPRD Provinsi Lampung, Joko Santoso mengungkapkan terkait pengembalian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI sebesar Rp. Rp 2,92 miliar RSUDAM tahap pertama informasinya sudah dikembalikan, untuk nominal kita belum tahu karena kita baru bersurat untuk meminta data data setoran itu.

“Untuk informasi yang bagus langsung ke Ketua Komisi V, Yanuar Irawan, karena beliau yang menerima, ” kata Joko

Menurut, Joko tugas pansus sudah selesai kembali ke BPK tetapi menindak lanjuti RSUDAM itu masuknya ke komisi V.
Kemarin sudah disampaikan Yanuar sudah proses yang pertama 300, kedua dan ketiga saya belum dapet informasi, karena kapasitas ada di Komisi V sebagai mitranya.

“Jadi lebih baik ke Komisi V saja mas. Atau
lebih baik minta pernyataan BPK karena BPK juga punya kebijakan juga, “ucap Joko

Ia menjelaskan Komisi V yang sudah menerima STS nya, saya belum merima datanya. Kecuali surat DPRD sudah dijawab semua dan data itu sudah masuk ke DPRD biasanya kita dikasih tau sama pimpinan ada surat dari ini untuk setoran pembayaran itu.

Kemudian, kita juga sudah rekomendasikan hasil pembahasan pansus kemarin sudah jelas. Jika tidak mengikuti aturan daku maka ditindaklanjuti proses hukum, makannya proses itu harus diselesaikan kalau BPK memberikan jangka waktu pengembalian itu memang ada aturannya BPK yang punya hak itu,”tutupnya.

Sementara, Ketua Komisi V, Yanuar Irawan mengatakan dengan singkat bahwa dirinya mengaku, kemarin dapat laporan dari Direktur RSUDAM, Lukman Pura sudah dikembalikan, ” ungkap dia. (Febri/By)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here