Berita demo puluhan pedagang dari Aliansi Pedagang Ritel, Grosir dan Pasar se-Sumbar di kantor gubernur Sumbar sekitar pukul 11.00 WIB, Senin (07/05/2021) dengan membentangkan spanduk “Tolak Alfamart,” dalam hitungan jam langsung menyebar ke seantero Indonesia. Bahkan ke semua belahan dunia dan dibaca oleh para perantau Minang di berbagai penjuru.
Reaksi mereka tentunya beragam, ada yang terkejut, ada yang miris dan prihatin karena selama ini Sumbar merupakan satu-satunya provinsi yang masih merdeka dari ‘penjajah toko modern berjaringan’. Dan ada pula yang menganggap biasa saja–anjing menggonggong, kafilah berlalu dan menganggap itu sudah konsekwensi logis dari memilih pemimpin seorang “toke” yang sinonimnya saudagar—artinya seribu akal.
Namun untuk yang satu ini kelihatannya banyak yang memperbincangkannya, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran media sosial yang ada. Dan tidak sedikit pula yang menghubungkannya dengan Pilgub lalu.
Maklum, 9 tahun di bawah kepemimpinan Gamawan Fauzi dan 10 tahun di bawah Irwan Paryitno, tidak satu pun toko modern berjaringan yang diberi izin masuk ke ranah Minang. Ini belum sampai 4 bulan, Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Audy Joinaldy memimpin Sumbar, sudah muncul 2 toko modern berjaringan yang dituding para pedagang berafiliasi dengan Alfamart. Pasangan ini dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kamis (25/02/2021) pagi. Ini tentu menjadi pertanyaan menarik bagi warga Sumbar sendiri dan perantau Minang yang peduli dengan nasib anak kemenakannya yang berdagang.
Diberitakan, beberapa waktu lalu, Wagub Audy Joinaldy meresmikan Nagari Mart yang diduga berafiliasi dengan Alfamart di Sungai Pisang, Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam demo yang walaupun massanya tidak sebesar demo-demo di ibukota, namun aspirasi yang mereka bawa adalah nasib ribuan bahkan ratusan ribu pedagang se-Sumbar yang akan tertungging periuk nasinya karena tidak mampu bersaing dengan jaringan toko modern tersebut.
Ketua Umum Aliansi Pedagang Sumbar, Sepriadi, menilai, Wagub terkecoh dengan Minang Mart. Alasannya, berdasarkan laporan masyarakat, pihaknya telah mengantongi bukti bahwa Nagari Mart adalah afiliasi dari Alfamart. “Semua bukti ada dan secara tidak sengaja kami merekam kedatangan barang dari Alfamart Pekanbaru,” ujarnya.
Menurut Sepriadi, sebagian karyawannya memang berasal dari Sumbar, namun juga ada yang dari luar daerah. Bahkan Alfamart membuka lowongan untuk jaringan toko mereka Alfamart di Padang.
Kalau menurut analisis penulis, sulit membenarkan seorang wagub bertitel doktor dan berpengalaman di bidang bisnis puluhan tahun akan terkecoh. Begitu pula Gubernurnya seorang ulama terkemuka dan sebelumnya memimpin Kota Padang tidak mafhum soal ini.
Sebab, dalam wawancara dengan pers ketika menanggapi demo, Mahyeldi tidak secara eksplisit menolak Alfamart. Baca baik-baik, kutipan berita portal Padangkita.com dengan penulis: Fakhruddin Arrazzi ditayangkan Senin, 7/06/2021 | 16:20 WIB: Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah buka suara terkait penolakan pedagang atas keberadaan minimarket Nagari Mart. “Tentu kita dengarkan masukan dan informasi dari teman-teman itu,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (7/6/2021) siang.
Dia menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan di daerah. “Tentu kita memberikan dukungan kepada mereka, baik dalam bentuk pemasaran dan bagaimana bisa bernilai ekspor,” jelasnya.
Menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah retail di Sumbar agar siap menerima produk masyarakat Sumbar.
Dia tidak memberikan jawaban tegas apakah dirinya menolak atau menerima keberadaan Alfamart di Sumbar. Hanya saja dia mengatakan, “Kita kan membela terhadap UMKM kita. Kalau UMKM dari luar ke sini, barang kita ke mana. Maka sebab itu, tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap UMKM kita.”
Jika kita analisis jawaban Gubernur beserta data dan fakta yang disampaikan Ketua Umum Aliansi Pedagang Sumbar, Sepriadi maka tamat sudah Sumbar sebagai provinsi yang bebas dari toko modern berjaringan yang selama ini dipertahankan 2 gubernur pendahulu demi melindungi ribuan bahkan ratusan ribu pedagang yang bakal kalah bersaing dengan Nagari Mart yang berafiliasi dengan Alfamart.
Sebab yakinlah bahwa era pandemi Covid-19 ini secara perhitungan bisnis merupakan momen yang tepat membuka toko. Alasannya apa? Pada saat daya beli masyarakat (pembeli) turun karena pendapatannya anjlok akibat pandemi sehingga mereka akan membeli barang di toko yang paling murah.
Kenapa bisa? Barang yang dijual di Nagari Mart berasal dari pemasok Alfamart tentu harga jualnya lebih murah karena dipasok langsung dari pabrik agtau distributor besar yang juga bagian dari grup Alfamart sehingga memutus mata rantai tata niaga seperti yang dilakoni toko-toko kelontong lokal selama ini. Ingat, gerai kopi Starbuck tumbuh dan berkembang pada saat resesi ekonomi di Amerika tahun 1930 karena mereka menjual kopi dengan harga yang lebih murah dibandigkan pesaingnya.
Sebetulnya gagasan dan konsep Nagari Mart ini sudah dijalankan sejak tahun 2016-2017 silam. Namun konsepnya adalah dengan memberdayakan pedagang lokal. Mereka diberi pinjaman oleh Bank Nagari untuk memodernisasi kios atau tokonya. Namun kelihatannya tidak berkembang baik. Peluang ini lah tampaknya yang ditangkap pihak Alfamart dengan membuat topeng “Nagari Mart” agar terkesan beraroma lokal.
Untuk kebijakan ‘menghalalkan’ Alfamart masuk ke Sumbar, tentu pendukung kebijakan gubernur akan membela bahwa dengan hadirnya Nagari Mart, tidak akan membangkrutkan toko kelontong, grosir yang sudah ada selama ini. Apalagi toko berjaringan ini menyerap banyak tenaga kerja sehingga sangat membantu masyarakat Sumbar yang kesulitan lapangan kerja akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan pengalaman penulis sebagai wartawan selama 33 tahun di Sumbagsel, bangkrut sih tidak banyak, tetapi umumnya tidak berkembang. Sebab kenyataannya, jika pada sebuah pasar tradisional pada awalnya hanya ada 10 pedagang kelontong, maka biasanya 5 tahun berikutnya minimal akan berkembang menjadi minimal 50 pedagang dengan pertumbuhan 10 pedagang per tahun.
Tapi dengan hadirnya Alfamart dan Indomart di pasar atau kawasan tersebut, maka pedagang kelontongnya tetap saja 10. Jika kedua toko (Alfamart dan Indomart) ini memiliki 10 karyawan, sementara jika 50 kios pedagang masing-masing memiliki 2 karyawan maka penyerapan tenaga kerja pedagang kelontong menjadi 100 orang. Artinya 10 kali lipat dibandingkan dengan kedua toko berjaringan ini.
Lalu keuntungan yang diterima pedagang. Jika dengan adanya kios pedagang lokal maka minimal 10-15 persen keuntungan dari nilai harga barang masuk ke kantong mereka untuk dibelanjakan membeli semua kebutuhan di daerah tersebut. Lalu mungkin 10 keuntungan diterima oleh pedagang grozir di kota yang juga warga setempat sehingga ekonomi masyarakat setempat berkembang karena uang berputar di daerah tersebut. Bandingkan dengan hadirnya toko berjaringan Alfamart, semua keuntungan masuk ke kantong pemegang saham perseroan yakni Djoko Susanto.
Menurut Wikipedia, Djoko Susanto (lahir Kwok Kwie Fo, 9 Februari 1950, Jakarta, Indonesia) adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah pemilik grup Alfamart, bisnis ritel dengan mini-mart konsep. Pada 2014, Forbes menempatkan ia pada urutan 27 dari 50 orang terkaya di Indonesia.
Pada usia 17 tahun ia mulai mengelola usaha milik orang tuanya 560-kaki kios sederhana dengan nama Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta.
Kios tersebut menjual bahan makanan pada saat itu, selanjutnya ia juga menjual rokok dan membuka warung. Kesuksesannya ini menarik perhatian Putera Sampoerna, yang mempunyai perusahaan rokok tembakau dan cengkih terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan bersepakat pada 1985 untuk membuat 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta.
Pada 27 Agustus 1989 lahirlah Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep supermarket. Nama “Alfa” digunakan karena bersifat netral, tidak mengandung salah satu nama kedua orang pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabat inilah cikal bakal kesuksean Djoko Susanto dengan brand Alfa.
Ia melanjutkan kemitraan dengan Putera Sampoerna hingga 2005, bisnis rokoknya, 70% dari bagiannya untuk kemudian dijual Sampoerna Altria termasuk bagiannya pada bisnis ritel yang dijalankan oleh Djoko. Altria tidak menginginkan pada bisnis ritel dan kemudian menjual saham mereka ke Northstar, tapi Djoko kemudian membeli saham dari Northstar, membuatnya memiliki bagian terbesar dari 65%.
Dia kemudian mengembangkan bisnis ritel Alfa Supermarket yang saat ini, di bawah pengelolaan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, mereka menjalankan lebih dari 5.500 toko di bawah beberapa merek seperti Alfamart, Alfa Express, Alfamidi dan Lawson.
Memang ada beberapa toko dari jaringan (Alfamart dan Indomart) yang bekerja sama dengan pengusaha lokal, tetapi perjanjiannya untuk produk-produk yang berlabel Alfamart dan Indomart, pengusaha tidak kebagian sharing keuntungan. Sementara semakin lama, produk yang berlabel Alfamart dan Indomart semakin banyak dijual dan karena harganya lebih murah omzetnya lebih banyak. Apakah ini namanya tidak merugikan? Lalu mau membela dari sisi mana lagi? Ayo!!!
Apalagi nantinya Nagari Mart, seperti di daerahnya lainnya bisa buka selama 24 jam. Pangsa pasar yang selama ini dinikmati warung-warung kecil pinggir jalan yang menjual rokok, mie dan minuman ringan juga akan tergerus. Bukan itu saja, lihat lah lima tahun ke depan Nagari Mart akan membangun pusat grosir di Padang dan Bukitinggi, seperti Indogrosir di Lampung dan kota-kota lainnya. Toko-toko grosir lokal yang sebelumnya omzetnya sudah turun akibat kios-kios kelontong langganannya tidak berkembang tinggal menunggu sakratul maut.
Jika pusat grosir sembako lancar dan berkembang, akan dilanjutkan dengan pusat grosir tekstil, grosir bahan bangunan, grosir suku cadang kendaraan, grosir elektronik dan grosir-grosir lainnya di masing-masing kota. Pada saat itu tentu gubernur dan bupati/walikota di Sumbar sudah benar-benar menjadi kaki tangan para cukong.
Kembali ke soal kebijakan pemimpin Sumbar di atas, maka bagi pemilih yang pada pemilihan gubernur sebelumnya mencoblos pasangan ini, silakan lah ‘menikmati’ kondisi ini. Inilah pemimpin yang Anda pilih dan yakini akan mempertahankan kebijakan gubernur pendahulunya, meskipun satu partai. Ini namanya rakyat Sumbar sudah “takicuah di nan tarang”.
Jadi singkat kata, kita kembali kepada pernyataan Prof Yusril Mahenda saat menjadi pembela pada perkara pembubaran HTI oleh pemerintah. Apa kata Prof Yusril? “Segenggam kekuasaan jauh lebih berharga (menentukan) dibandingkan dengan segudang kepintaran.”
Kini nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin kembali menjadi beras. Di benak kita orang Minang mungkin masih ingat pernyataan Menko Polhukam Prof Mahmud MD, bahwa 90 persen pilkada di Indonesia didanai cukong. Jika pasangan yang didanainya menang tentu ada konsesi-konsesi yang harus dijalankan pemenang pilkada dan konsekwensi-konsekwensi yang harus diterima rakyat. Ini lah yang mungkin bisa saja terjadi di Sumbar saat ini. Dan bisa saja pihak Alfamart ikut sharing pendanaan dalam pembiayaan pilgub dengan konsesi bisa mengembangkan jaringan bisnisnya di Sumbar jika pasangan yang ditopangnya memenangkan kontestasi.
Sebagai rakyat kita hanya menduga-duga apakah Nagari Mart tersebut merupakan salah satu konsesi dari yang disebut Prof Mahmud MD di atas. Sebab gigihnya pertahanan 2 gubernur pendahulu tentu membuat gemas para cukong. Mereka tentunya ingin menguji sejauh mana benteng pertahanan para pemimpin Sumbar tersebut. Dan mereka yakin para calon gubernur yang bertarung di Sumbar ini bukan lah malaikat.
Apalagi pada pilgub Sumbar lalu, berbagai kejadian diluar dugaan memang membuat kita terkejut. Ada cagub yang ditetapkan menjadi tersangka beberapa hari menjelang pemungutan suara. Lalu ada tokoh parpol yang keselip lidah dan dikoar-koarkan berminggu-minggu agar calon yang didukungnya tidak mendapat simpati dari pemilih, Ada pula parpol tiba-tiba yang mengalihkan dukungan, dan lain sebagainya.
Kini, jika DPRD masih membela aspirasi konstituennya bela lah pedagang ritel, grosir dan pasar ini. Gunakan hak Anda untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Pemprov ini. Begitu pula akademisi/mahasiswa, jika Anda masih memiliki hati nurani dan kepedulian terhadap rakyat kecil maka suarakanlah kepedulian Anda.
Lalu insan pers beserta medianya, ketika rakyat kecil disakiti pemerintah yang zolim maka wajib hukumnya untuk dibela. Bukah kah pers adalah benteng terakhir pilar demokrasi. Termasuk tentunya para perantau yang selama ini bangga dengan Pemprov Sumbar karena masih merdeka dalam menentukan kebijakan. Jangan diam, ketika sanak saudara dan anak kemenakan disakiti!
Jika semuanya sudah tidak mau dan mampu membela dan mungkin sudah mendapat ‘siraman’ dari cukong, jalan terakhir bagi pedagang beserta keluarganya yang mungkin di Sumbar jumlahnya jutaan meratap lah kepada Allah SWT di tengah malam buta. Yakin lah Allah SWT akan mengijabah doa orang-orang yang terzolimi. Amin!!!
Dan bagi pemimpin yang sudah membuat kebijakan yang menurut Anda baik, silakan pertanggungjawabkan di depan pengadilan Allah SWT. Rakyat Sumbar, bisa saja Anda tipu dan kecoh, tapi Allah azza Wa Jalla akan menunggu Anda, Ingat!!!! (*)
