Trabas.co, Tubaba– Ketua kajian kritis kebijakan pembangunan publik (K3PP) terus memperhatikan isu hangat yang terus berkembang terkait akan adanya wacana rolling untuk mengisi kekosongan beberapa kursi jabatan dilingkungan pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi Lampung.
Ahmad Basri, ketua (K3PP) kabupaten Tubaba, mengatakan pihak mendengar dalam waktu dekat ini 22 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Tubaba akan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat provinsi Lampung ujarnya pada sabtu (6/8/2022).
” Saya mendengar ada Pemeriksaan dokumen secara menyeluruh semua kegiatan pada anggaran 2022 oleh inspektorat provinsi Lampung untuk melihat sejauh mana OPD telah menjalankan aktivitas kegiatan program apakah sudah sesuai dengan tupoksi juknis atau tidak selama ini.ujarnya.
Menurutnya Kegiatan pemeriksaan tersebut secara normatif merupakan kegiatan biasa reguler yang setiap tahunnya dilakukan oleh Inspektorat Provinsi lampung
” Yang menarik bagi saya karena baru pertama kali dilakukan pada era PJ Bupati saat ini setelah hampir kurang lebih empat bulan menduduki jabatan, Menggantikan Bupati yang lama yang telah habis masa jabatannya. mengingat OPD yang ada saat ini semuanya produk lama era Bupati Umar Ahmad.
bisa jadi hasil dari pemeriksaan Inspektorat provinsi lampung nantinya akan memberikan catatan khusus dari masing – masing OPD yang ada jauh berbeda dengan apa yang dinilai dilaporkan Inspektorat Tubaba ke inspektorat Provinsi Lampung, sindirnya.
Ahmad basri juga mempridiksi semakin senternya informasi roling tersebut selama ini dipastikan akan berdampak menjadi momok bagi sejumlah ASN dilingkungan pemkab Tubaba.
” Menurut saya Catatan hasil evaluasi pemeriksaan itulah yang ditunggu oleh PJ Bupati Tubaba yang akan dijadikannya pegangan legal formal normatif untuk mengevaluasi kembali di masing – masing OPD. Mana kinerja yang baik mana kinerjanya yang buruk,”tambahnya
Aktivis jebolan fakultas Ilmu
sosial politik Universitas muhammadiyah yogyakarta tahun 1997 itu,menduga dasar tersebut landasan yang kuat untuk melegitimasi melakukan rolling jabatan di masing – masing OPD segera mungkin sebelum tahun 2022 berakhir.
” Kita tunggu saja hasil evaluatif dari Inspektorat Provinsi sehingga PJ Bupati tidak memiliki beban psikologis untuk secepatnya mengadakan rolling jabatan yang buruk kualitas kinerjanya yang harus diganti mana yang harus dipertahankan. Karena semuanya merupakan hasil dari evaluatif dari Inspektorat Provinsi pungkasnya (ab)
