Banyaknya Permasalahan di PRL, Sekdaprov Lampung Diduga Kesal

TRABAS.CO, BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung mendadak menggelar rapat evaluasi Pekan Raya Lampung (PRL) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 diruang rapat Sekdaprov kemarin.

Meski rapat evaluasi tersebut tertutup. Namun saat rapat usai, ketika wartawan Lampung TV hendak melakukan wawancara. Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto diduga sangat kesal.

““Tidak ada evaluasi hanya ngobrol-ngobrol saja, ‘cetus Fahrizal meninggalkan wartawan.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung, Rinva Yanti membenarkan adanya rapat evaluasi PRL dengan Pak Sekdaprov.

” Iya mas Pak Sekdaprov menggelar rapat evaluasi PRL. Ada beberapa poin dalam evaluasi. Namun ketika disinggung apa saja isi poin tersebut? Rinva tidak bisa memaparkannya. Dengan dalil atas perintah Pak Sekdaprov, ” kata Rinva

Menurut, Rinva sebelum penyelenggaraan PRL sudah dirapatkan. Banyak poin-poin disampaikan mengenai PRL. Seperti tiket masuk bagi pejabat pemda. Mereka kata Rinva sudah diberikan id card PRL.

“Jadi saat terjadinya viral kemarin. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Kabupaten Lampung Timur. Alhamdulillah tidak ada masalah. Justru mereka meminta maaf atas kejadian tersebut, ” ucap Rinva

Mengenai PAD penyelenggaraan PRL, Rinva mengatakan bahwa itu pasti ada mas. Namun kewenangan ada di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sebab lahan PKOR Way halim dikelola Dispora.

“Tanya saja langsung ke Dispora iya mas, ” ungkap Rinva

Rapat evaluasi sendiri dihadari Inspektorat, BPKAD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Karo Perekonomian dan Sekretaris Bappeda.

Sementara, mahalnya harga tiket Pekan Raya Lampung (PRL) 2023 kembali menjadi sorotan publik, Pasalnya pihak Apindo diduga hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat manfaat bagi masyarakat .

Akademisi Hukum Universitas Bandarlampung (UBL) Rifandy Ritonga mengatakan, bahwa PRL 2023 ini seharusnya sebagai bentuk hiburan pelayanan publik dalam memberikan manfaat untuk masyarakat Lampung.

“Penyelenggaraan hiburan oleh pemerintah biasanya masuk dalam kategori pelayanan publik atau hiburan publik. Hal ini juga dimungkinkan apa yang Permerintah Provinsi Lampung lakukan pada penyelenggaraan Pekan Raya Lampung (PRL) 2023,”kata Rifandy saat diwawancara media.

Rifandi menjelaskan, Jika melihat konsep dalam melaksanakan pelayanan publik dalam hal hiburan publik, menurutnya perlu ada beberapa aspek yang harus di amalkan adalah keterbukaan dan kesetaraan.

“Dalam aspek kesetaraan, pelayanan publik dalam konteks menyajikan hiburan publik harus terbuka untuk setiap warga tanpa diskriminasi, semua orang harus punya akses yang sama ke hiburan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Rifandi menerangkan, aspek ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam menikmati hiburan publik tanpa memandang status sosial, dan kemampuan ekonomi.

“Kemudian, aspek trasparansi dalam aspek ini informasi berkaitan dengan acara dan fasilitas hiburan publik harus tersedia dengan jelas untuk masyarakat, termasuk biaya, jadwal, dan aturan yang berlaku ,”terangnya.

Rifandi menambahkan, jika hal yang terpenting saat ini adalah aspek responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini menjelaskan bahwa pemerintah harus bersedia mendengar umpan balik masyarakat dan menyesuaikan layanan hiburan yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” urainya

Selain itu, sambung Rifandi, tujuan digelarnya hiburan atau PRL 2023 itu harus diselenggarakan dengan melihat manfaatnya untuk masyarakat.

“Kita perlu ingat bahwa tujuan dari hiburan publik yang disediakan oleh pemerintah terlepas di selengarakan atas dasar kerjasama dengan pihak swasta hiburan ini harus di selengarakan dengan aman, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, ” tandasnya

Diketahui, harga tiket masuk dalam acara PRL 2023 ini sering berubah – berubah dari harga Rp. 20 ribu hingga Rp.50 ribu . (Bay)