Presiden Prabowo Perintahkan Jaksa Agung Tindak Tegas Perusahaan Perizinan Ilegal

no-images

Jakarta, trabas.co - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas memerintahkan Jaksa Agung untuk menindak perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik perizinan ilegal. 


Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan melindungi sumber daya negara, " hal ini disampaikan Presiden saat memanggil jajaran Kejaksaan Agung di istana, Senin (13/01/2025). 


Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perizinan ilegal, termasuk pejabat yang terlibat. Ia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang merugikan negara harus dikenakan sanksi berat, mulai dari denda, pencabutan izin usaha, hingga proses hukum pidana.


"Tidak ada tempat bagi perusahaan yang bermain-main dengan hukum. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan, termasuk pihak-pihak yang memanfaatkan celah untuk memperkaya diri sendiri," ujar Prabowo.


Presiden juga meminta Jaksa Agung untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian dalam mengusut tuntas jaringan mafia perizinan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan transparansi dalam proses pemberian izin usaha.


Instruksi ini terutama ditujukan pada sektor-sektor strategis seperti kehutanan, pertambangan, dan kelautan, yang sering menjadi sasaran praktik perizinan ilegal. Presiden menyoroti dampak buruk perizinan ilegal terhadap lingkungan, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


Langkah Presiden Prabowo mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Ketua Asosiasi Pengamat Hukum Indonesia, Dr. Luthfi Ramadhan, menyatakan bahwa tindakan ini sudah lama dinantikan.


"Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik. Perizinan ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan hukum," katanya.


Sementara itu, masyarakat diminta untuk ikut berperan dalam melaporkan praktik-praktik ilegal melalui kanal pengaduan resmi. Pemerintah berjanji akan memberikan perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik.


Dengan adanya langkah tegas ini, diharapkan praktik perizinan ilegal dapat diminimalisir, memberikan iklim usaha yang lebih sehat, dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah menargetkan reformasi total dalam proses perizinan sebagai bagian dari program besar pembangunan nasional. (Bay)

Bagikan :

Comments (0)

Leave a comment

( characters left)
no-images