Salam merdeka, Trabas.co – Penarikan gas elpiji 3 kg subsidi dari masyarakat dan diganti dengan kompor listrik, jelas-jelas penghapusan subsidi bagi rakyat miskin dan pengalihan subsidi kepada orang kaya menyusul rencana pememerintah memberikan subsidi kepada pembeli kendaraan listrik.
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, peredaran elpiji tiga kg atau tabung melon akan dikurangi pada daerah yang telah didistribusikan paket kompor induksi. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menjelaskan, Kementerian ESDM bersama PT PLN telah menyediakan paket kompor induksi sebagai konversi elpiji 3 kg.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ini juga menyampaikan, saat ini sudah beberapa pabrikan kompor dalam negeri yang sanggup memproduksi kompor listrik induksi di atas 500.000 unit per tahun. Adapun konsumsi energi kompor induksi berada di kisaran 9 Kwh.
Dia menjelaskan, dalam satu paket terdiri dari satu unit kompor induksi dengan dua tungku masak yang masing-masing berdaya 1.000 watt. Selain itu, ada dua unit utensil berupa panci dan wajan serta modul Internet of Things atau IoT untuk menyimpan data konsumsi energi listrik.
Lalu logikanya, biaya listrik untuk memasak dengan kompor listrik tentu dengan tarif nonsubsidi sesuai penggolongan tarif pelanggan PLN selama ini. Karena itu sangat beralasan rencana pemerintah untuk menghapus daya listrik 450 VA yang selama ini mendapat subsidi. Selain daya sebesar itu tidak bisa memasak dengan kompor listrik, juga untuk menghapus subsidinya.
Selain itu terkesan konversi gas elpiji subsidi ke kompor listrik “dipaksakan”, harus sudah selesai sebelum jabatan Jokowi berakhir. Dengan tarif listrik yang mencekik leher seperti sekarang, apalagi terus naik seiring kenaikan harga batubara dan kurs dolar AS dll maka sudah hampir dipastikan rakyat yang tadinya memasak dengan gas melon akan kembali menggunakan kayu bakar karena tidak mampu bayar listrik, terutama di desa-desa yang masih banyak stok kayu.
Dalam program konversi ini, pemerintah kelihatannya membiarkan rakyat miskin kian menderita dan sengsara. Dana subsidi akan dialihkan ke orang kaya untuk membeli kendaraan listrik. Selain akan menjadi bisnis triliunan para pejabat/pengusaha, pengadaan kendaraan listrik dan kompor listrik juga membantu negara “induk semang”, seperti dalam kasus kereta cepat.
Dulu perusahaan kereta cepat China rugi besar-besaran. Lantas, Indonesia menjadi penyelamat lewat proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) alias Kereta
Cepat Jakarta-(tidak sampai) Bandung. Mega proyek yang awalnya tanpa APBN (janji awal Presiden Jokowi), akhirnya pakai dana APBN dengan nilai proyeknya
membengkak gila-gilaan.
Bahkan informasi dari berbagai portal berita global, Indonesia merupakan yang pertama dan satu-satunya negara di dunia yang mengimpor dan menggunakan kereta cepat buatan China. Sebab selama ini, berbagai negara yang mengoperasikan kereta cepat menggunakan kereta buatan Eropa atau Jepang yang sudah terkenal keandalan teknologinya.
“Sekarang banyak pabrik mobil listrik China yang terancam bangkrut. Lalu tiba-tiba ada
program penggantian kendaraan dinas (randis) dan subsidi mobil listrik dari pemerintah
Indonesia,” tulis sejumlah portal berita lokal, pekan lalu.
Seperti yang dilansir www.cnnindonesia.com, pekan lalu, disebutkan, 189.803 unit randis Pemerintah RI akan diganti mobil listrik secara bertahap. Lalu portal berita liputan6.com juga menulis, pembeli mobil listrik bakal dapat subsidi dari Pemerintah.
Padahal saat mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi, awal bulan ini, Pemerintah Jokowi berdalih bahwa subsidi tidak tepat sasaran– subsidi dinikmati orang-orang kaya… Lah sekarang malah orang kaya bakal disubsidi untuk beli mobil listrik.
Kebangkrutan produsen mobil listrik China sebagian besar justru akibat kebijakan subsidi pemerintah kepada industri mobil listrik. Ceritanya, pemerintah pusat dan daerah di China juga menelorkan kebijakan subsidi “gila-gilaan” untuk industri mobil listrik. Sedemikian “gilanya” sehingga nilai subsidi untuk tiap unit lebih tinggi dari biaya produksinya.
Akibatnya terjadilah moral hazard, produsen berlomba memproduksi sebanyak-banyaknya mobil listrik dengan modus penjualan fiktif. Tujuannya hanya untuk dapat uang subsidi. Setelah subsidi dihapus maka banyak yang bangkrut karena tidak punya
pasar yang riil.
Diduga pemerintah China “menekan” Indonesia membantu industri mobil listrik mereka. Agar program peralihan ke kendaraan listrik yang progresif berjalan mulus, dimulai dari
pengurangan subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi subsidi ke kendaraan listrik.
Menteri ESDM Arifin Tasrif pun mengakui, pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk memberikan subsidi bagi pembelian mobil listrik oleh masyarakat. Presiden Jokowi juga sudah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022, tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, saat ini total kendaraan dinas pemerintah sebanyak 189.803 unit.
Melihat peluang bisnis triliunan di depan mata, maka sebagaimana sudah banyak dirilis berbagai media nasional, perusahaan yang ada sahamnya Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yaitu TOBA dan perusahaan yang ada sahamnya Boy Tohir (kakak Erick Tohir, Menteri BUMN) GOTO, akan mengimpor 2 juta kendaraan listrik.
Pada tanggal 18 September lalu, LBP diangkat Jokowi jadi Ketua Program Kendaraan Listrik di Indonesia, terus perusahaannya patungan dengan perusahaan kakak Erick Tohir, Boy Tohir akan mengimpor 2 juta kendaraan listrik. Sebelumnya LBP yang juga Ketua Pengendalian Covid 19, ada juga perusahaannya patungan dengan kakaknya Erick Tohir, Boy Tohir, ikut bermain dalam usaha tes PCR.
Lalu bagaimana dengan anak istri, menantu dan menteri yang lain, termasuk parpol koalisi pendukung pemerintah tentunya? Tidak perlu harus membangun pabrik kompor/wajan listrik atau mengimpor kendaraan listrik. Cukup pegang DO, lalu order ke pabrik dan dapat komisi yang tentu nilainya cukup untuk kebutuhan parpol mengikuti Pemilu 2024.
Karena itu sungguh benar, pernyataan Prof Yusril Ihza Mahendra ketika penjadi penasihat hukum HTI, “segenggam kekuasaan jauh lebih berharga daripada segudang kepintaraan.” Buktinya untuk mendapatkan keuntungan triliunan/dana ongkos Pemilu bagi parpol cukup dengan mengeluarkan satu kebijakan, konversi gas/BBM subsidi ke kompor/kendaraan listrik.
Jika pembelian kendaraan listrik mendapat subsidi, lalu rakyat miskin menggunakan listrik untuk memasak tidak mendapat subsidi, rakyat tentu semakin paham berpihak kemana rezim sekarang ini? Padahal di negara maju sekelas Amerika Serikat pun, petani gandum dan kedelainya saja masih mendapat subsidi. Belum lagi di negara-negara Amerika Latin, para petani dan peternaknya banyak menikmati subsidi.
Sudah banyak dirilis berbagai media bahwa “pemaksaan” konversi gas ke listrik, juga sebagai upaya membantu PT PLN mengatasi kelebihan listrik (oversupply) hingga 6 Giga Watt (GW). Kelebihan itu akan bertambah menjadi 7,4 GW pada tahun 2023 dan terus melambung hingga 41 GW pada tahun 2030. Persoalan muncul karena listrik PLN sebagian besar disuplai pembangkit swasta/BUMN lain yang mau dipakai sepenuhnya atau sebagiannya harus dibayar seluruhnya sesuai kontrak. Konon kontrak 1 GW mencapai Rp3 triliun/tahun. Bisa dibayangkan beban yang akan ditanggung PLN jika 41 GW daya listrik tidak terjual, tentu bisa mencapai Rp123 triliun/tahun.
Lantas ketika rakyat sudah menggunakan kompor dan kendaraan listrik, PLN yang di belakangnya para pengusaha pembangkit listrik akan menaikkan tarif listrik dengan alasan harga batubara naik, kurs dolar AS naik dan seabrek alasan lainnya. Ketika itu terjadi maka akan berulang lah kasus BBM. Jadi artinya, yang dipikirkan dan dilakukan pemerintah hanyalah bagaimana memperkaya orang kaya/pengusaha/oligarki. Jika akibat kebijakannya, rakyat miskin makin sengsara itu urusan nomor 12.
Tetapi rakyat, teurtama umat Islam tidak usah frustrasi atau putus asa, ketika protes dan demo sudah tidak didengar pemerintah. Allah SWT melarang kita untuk berputus asa. Yakinlah ketika Allah SWT sudah muak dan bosan dengan kezholiman rezim ini, sekuat apapun, atau siapapun bekingnya, rezim akan runtuh. Rezim sekarang belum apa-apa jika dibandingkan dengan Firaun yang berkuasa berabad-abad atau Romawi yang berkuasa lebih dari lima abad (506 tahun). Ketika Allah SWT berkehendak, sekuat apapun mereka, akhirnya akan hancur-lebur.
Lalu penderitaan kita rakyat Indonesia juga belum apa-apa jika dibandingkan dengan penderitaan umat-umat terdahulu yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yakinlah, kekuatan doa rakyat yang dizholimi akan menjadi senjata pamungkas yang akan mengubah segala yang tidak disukai Allah SWT. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh meminta pertolongan Allah SWT! (Syafnijal Datuk/Pemred)
