Lampung Barat, trabas.co – Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka upaya mempercepat Reformasi Agraria. Program ini juga sangat penting untuk meminimalisir konflik agraria di Indonesia.
Demikian disampaikan Calon DPD RI Dapil Lampung Farah Nuriza Amelia saat menghadiri osialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) TORA pada kawasan hutan bersama Ketua Komisi IV DPR RI Sudin serta Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono di Desa Sukapura Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Sabtu (12/8).
Turut hadir dalam kegiatan Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, Anggota DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin dan Dadang Sumpena, Ketua DPC PDI-P Lambar Parosil Mabsus, PJ Bupati Lambar Nukman, Ketua DPRD Lambar Edi Novial, serta masyarakat setempat.
Mbak Farah – sapaan akrabnya – mengatakan, semakin lama konflik pertanahan ini semakin muncul ke permukaan, bisa antara sesama warga dan bisa juga antara sesama saudara, mungkin juga antara warga dengan Pemerintah.
“Jadi dengan adanya acara seperti ini, bisa meminimalisir bahkan mudah-mudahan menghilangkan konflik tersebut. Jadi mari kita ikuti kegiatan ini dengan serius,” ujar Farah.
Mbak Farah juga berharap dengan adanya Sosialisasi TORA ini akan membantu dan mengurai masalah semua konflik pertanahan di kabupaten Lampung Barat khususnya dan Provinsi Lampung umumnya.
“Ini mengingat sebagian besar masyarakat Lampung Barat yang berprofesi sebagai petani. Hal ini semakin kompleks dengan fakta nyata bahwa hampir setiap wilayah Kabupaten ini adalah kawasan hutan, baik hutan lindung, balai konservasi dan kawasan hutan lainnya,” jelas putri sulung Ketua BPK RI Ismayatun ini.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, Program Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung upaya mempercepat Reformasi Agraria dengan kerja bersama lintas instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Lanjut Sudin, peran semua pihak dilaksanakan melalui metode sharing resource atau urun daya, baik berbagi ide/pemikiran, tenaga/SDM, anggaran, maupun hal lain yang memberikan masukan positif untuk percepatan Reforma Agraria.
“Dalam rapat sosialiasi ini, saya harapkan para kepala dinas terkait, para Camat, Lurah dan kepala Desa, agar dapat menyimak dan bersungguh-sungguh mengikuti acara sosialiasi ini, serta melakukan diskusi dengan para narasumber yang hadir, agar Kabupaten Lampung Barat ini mendapatkan manfaat dari rangkaian kegiatan pada hari ini, dan dapat meminimalkan permasalahan pembangunan, lahan kebun dan pertanian masyarakat dengan kawasan hutan,” harap Sudin.
Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono mengatakan kegiatan sosialisasi TORA ini sebagai sarana untuk menyampaikan hasil-hasil kegiatan dan objek formal yang telah di laksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menjadi ruang yang strategis.
“Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan informasi sehingga bisa membuka ruang bagi Masyarakat khususnya masyarakat mempunyai lahan di kawasan hutan,” jelas Bambang. (TT)
