FSB NIKEUBA ISS Indonesia Korda Lampung Tolak Tapera

0
147

Bandar Lampung, trabas.co – Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (Nikeuba) ISS Indonesia Korda Lampung menyatakan penolakan tegas terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.

Program ini dinilai memberatkan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu saat ini.

Unjuk rasa yang dilakukan Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (Nikeuba) ISS Indonesia Korda Lampung bersama KSBSI Lampung untuk menolak PP Nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-undang Tapera.

“Bagi buruh, Tapera ini belum dibutuhkan dan sangat memberatkan,” ungkap Korlap FSB Nikeuba ISS Indonesia Korda Lampung, Irvan Yuliadi Can, SH, kepada media trabas.co pada unjuk rasa di depan Kantor┬áDPRD┬áProvinsi Lampung, selasa (09/07/2024).

Penolakan ini didasari oleh beberapa alasan utama. Pertama, program Tapera dianggap hanya menambah beban finansial pekerja yang sudah tertekan dengan kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya.

”Sedangkan kenaikan terhadap upah dari para buruh minim dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi Covid-19,” jelasnya.

Kedua, Irvan mempertanyakan ketepatan program ini di tengah upaya pemerintah menyerap gaji masyarakat melalui berbagai kebijakan, termasuk UU Cipta Kerja.

“Pemerintah abai terhadap kenaikan gaji yang proporsional bagi pekerja, tapi malah ingin menyerap gaji melalui Tapera,” kritik Irvan.

Ketiga, FSB Nikeuba ISS Indonesia Korda Lampung menilai program Tapera tidak tepat sasaran.

Irvan Yuliadi Can, SH mengusulkan agar pemerintah fokus pada penyediaan rumah subsidi bagi buruh, alih-alih memungut iuran bulanan yang memberatkan.

“Tapera ini tidak tepat, justru akan memberatkan pekerja,” tegasnya.

Masih kata Irvan, Penolakan FSB Nikeuba ISS Indonesia Korda Lampung ini menambah suara kritis terhadap program Tapera.

”Sebelumnya, beberapa serikat buruh lain di berbagai daerah juga telah menyatakan penolakan serupa, tinggal kita lihat bagaimana pemerintah akan merespon penolakan-penolakan ini dan apakah akan ada perubahan kebijakan terkait program Tapera,” tutupnya. (Yhs/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here