Kapal Perang China Hilir Mudik di Natuna, Puskesmas Dibakar KKB di Papua, Prabowo dan Luhut Jangan “Nyumput”

0
482

TRABAS.CO–Kondisi bangsa Indonesia dalam situasi keprihatinan. Tak hanya soal pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, ancaman keamanan dari dalam dan luar negeri pun masih menghantui rakyat.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid lantas mencontohkan adanya kapal perang China yang hilir mudik di perairan Natuna. “Kita sangat prihatin, di Natuna, para nelayan ketakutan melihat kapal-kapal perang China mondar-mandir di perairan Indonesia,” kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari akun Twitter pribadinya, Jumat (17/9).

Bahkan tak hanya itu, persoalan di Tanah Papua juga menjadi sorotan. Hingga kini, pemerintah tak kunjung meredam konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Hal itu terlihat pada peristiwa baru-baru ini di mana ada Puskesmas yang terbakar dan diklaim dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Senin (14/9).

Namun sayang, politisi PKS ini belum melihat adanya kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Padahal tugas tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi,
“Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

“Di Papua Puskesmas dibakar, dokter dan nakes (1 meninggal) jadi korban teror dan serangan KKB. Harusnya negara betul-betul lindungi seluruh WNI dan NKRI sebagaimana ketentuan UUD,” tandasnya.

Jangan Diam
Di tempat terpisah Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan, Pemerintah Indonesia harusnya bersikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah jangan diam karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain.

Mulyanto mendesak pemerintah khususnya Menhan Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak tinggal diam.

Menurutnya, peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab
selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.

“Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menhan dan Menko Marves harus bersikap,” tegas politisi PKS tersebut, Rabu (15/9).

Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.

Begitu pula Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah Cina, harusnya segera membicarakan masalah ini secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Cina.

“Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan bagi bangsa Indonesia posisi perairan Natuna sangat strategis.
Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.

“Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto.

Untuk diketahui Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal Cina juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.

Kapal coast guard China dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM.

“Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita,” tandasnya. (ermc/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here