TRABAS.CO–Pemerintah diminta jangan asal bicara terkait adanya Covid-19 varian delta plus. Apalagi hal itu dikait-kaitkan dengan kebijakan kewajiban tes PCR.
Penjelasan soal Covid-19 varian delta plus harusnya disampaikan otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang obyektif. Bukan oleh menteri yang diduga punya saham di perusahaan importir alat tes PCR seperti Luhut Binsar Panjaitan.
“Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian delta plus ini masih belum clear dan belum cukup data,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11).
Berkaca dari latar belakang isu yang menerpa, Mulyanto meyakini publik tak akan gampang percaya dengan Luhut. Apalagi ujung-ujungnya muncul kewajiban uji PCR untuk menghadapi varian delta plus Covid-19 ini. “Apa hubungannya? Jangan-jangan hanya sekadar pembenaran untuk bisnis PCR,” kata Mulyanto.
Atas dasar itu, Mulyanto mendesak pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset atau reserach based policyagar berbagai program penanggulangan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. “Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekedar memberi cuan pada pengusaha nakal,” tandasnya.
DKI Jakata
Di tempat terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga memberikan tanggapan terkait tren kasus Covid-19 di ibu kota yang dinyatakan Luhut mulai melonjak lagi. Menurutnya, justru kini penyebaran virus Corona telah menurun. “Ya kemarin, sekarang kan turun, sekarang cuma 29 (kasus) ya,” ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2021).
Kendati demikian, Riza tak menampik kalau adanya kenaikan kasus Covid-19 dikarenakan terdapat sejumlah pelonggaran kegiatan-kegiatan. Sehingga, warga makin banyak keluar rumah, dan bermobilitas. “Seperti yang saya sampaikan meningkatnya interaksi, meningkat kerumunan, meningkat, maka akhirnya potensi penyebaran dapat meningkat,” ungkapnya.
Maka dari itu, meskipun Jakarta tengah menerapkan PPKM Level 1, mantan Anggota DPR RI ini meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah, mematuhi protokol kesehatan, dan mendapatkan vaksin Covid-19. “Kalau tiga itu dilaksanakan, Insya Allah tidak akan ada peningkatan di DKI Jakarta. Namanya ibu kota pusat interaksi dunia, pusat interaksi ini ada di Jakarta,” tandas Riza.
Seperti diketahui, dalam konferensi persnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Jakarta mengalami kenaikan kasus dalam sepekan terakhir. “DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang daerahnya mengalami kenaikan kasus, yakni pada empat kota administratif di Ibu Kota. Di Jakarta, di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan itu hampir semua trennya sudah naik,” ungkap Luhut. (rmol/inz/red)
