TRABAS.CO— Walaupun Marsekal Hadi Tjahjanto sudah memasuki masa pensiun, hingga saat ini Presiden Jokowi belum juga melantik secara sah Panglima TNI baru, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa. Dengan begitu artinya, jabatan Panglima TNI masih kosong.
Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menilai bahwa kekosongan jabatan Panglima TNI tersebut sangat berbahaya.
Apalagi pelantikan Panglima TNI itu diundur dengan dalih bahwa Presiden Jokowi sedang sibuk beberapa hari ke depan.
Selamat Ginting pun mengingatkan jangan salahkan publik apabila banyak yang menilai bahwa Panglima TNI merupakan jabatan yang dianggap sebelah mata atau sepel.
“Tidak boleh memang ada kekosongan jabatan Panglima TNI terlalu lama, apalagi posisi penting sekelas Panglima TNI. Dengan adanya kekosongan dalam pengertian Panglima TNI yang baru tidak langsung dilantik, artinya seakan jabatan ini tidak penting begitu. Apalagi sampai dengan alasan bahwa Presiden sampai tanggal 10 November acaranya padat,” kata Selamat Ginting dalam bincang bersama Hersubeno Arief di YouTube, dikutip Hops.id pada Selasa, 9 November 2021.
Padahal, kata Selamat Ginting, beberapa waktu lalu sejumlah petinggi militer dan Polri sudah menunjukkan soliditas yang sangat kuat di hadapan publik.
Hal tersebut terbukti dengan sikap mantan Kapolri Idham Aziz yang mengantar Kapolri baru yakni Listyo Sigit untuk melaksanakan uji kelayakan di Gedung DPR.
Kemudian sebelum lagi, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga melakukan hal serupa. Padahal jabatan sebagai Panglima TNI harus diganti sebelum memasuki masa pensiun yang masih beberapa bulan lagi.
Namun kala itu Gatot dengan lapang dada justru mengantarkan Mareskal Hadi Tjahjanto ke DPR. Bahkan dalam kesempatan itu, Gatot juga mengajak petinggi matra TNI lainnya.
Selamat Ginting pun menyayangkan saat Jenderal Andika ke DPR tidak mendapat pendampingan dari Marsekal Hadi, maupun KASAU dan KASAL.
“Sebenarnya sudah ditunjukkan hal yang bagus oleh Idham Aziz ketika mengantarkan Listyo Sigit ke parlemen untuk fit and proper test dan itu didahului oleh Gatot Nurmantyo bersama KASAL dan juga KASAD, mereka mengantar Marsekal Hadi ke DPR. Jadi kelihatan kalau itu soliditas bergitu, tidak ada masalah saiapun yang menjadi Panglima TNI, sekarang ini kan tidak ada Andika main sendiri hanya didampingi oleh staf khususnya dan beberapa orang lainnya. Tidak terlihat itu Jenderal dari AL ataupun AU,” tuturnya.
“Saya melihatnya, mohon maaf ini, jadi seperti operasi intelijen diam-diam mengganti Panglima TNI begitu ya. Ketika Gatot digantikan Hadi itu seperti mendadak. Tapi kemudian Gatot bisa menerima walau mungkin pahit karena sebenarnya masih punya waktu beberapa bulan untuk bekerja sebagai militer aktif,” sambungnya.
Persepsi publik muncul, ‘TNI memanas?’
Oleh sebabnya, Selamat Ginting menambahkan muncul persepsi aneh dari publik, salah satunya dikaitkan dengan memanasnya antar matra TNI hingga administrasi istana yang sangat buruk.
“Jadi inilah yang membuat publik justru menilai dan berpandangan bahwa TNI tidak kompak. Kemudian juga ‘kok ini seperti ada masalah di petinggi TNI?’, lalu juga administrasi istana kok tampak tidak bagus dalam mengurus organisasi perang,” ujarnya.
Padahal Presiden Jokowi seharusnya bisa memilih dan segera melantik Panglima TNI baru jauh-jauh hari sebelum dia sibuk seperti sekarang ini. Dengan diundurnya pelantikan semacam ini, tentu sejatinya tidak ada manfaat apapun bagi pemerintah, rakyat, dan khusunya organisasi TNI.
“Menurut saya, sejak jauh-jauh hari Oktober itu sudah selesai lah pengumuman segala macam. Apa manfaatnya coba diundur-undur sampai diujung akhir pensiun Hadi. Sebenarnya tak ada manfaat apa-apa, malah timbulkan spekulasi lain,” tandasnya. (hops/red)
