Pengamat Dedy Hermawan Minta Gubernur Lampung Evaluasi dan Menindak Tegas Pejabat UPTD Laboratorium DLH

0
390
Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Dedy Hermawan

TRABAS.CO, BANDARLAMPUNG – Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Dedy Hermawan meminta Gubernur Lampung segera mengevaluasi perangkat daerah terkait masih menjabatnya Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung,
Yulia Mustika Sari.

“Ini tugas Badan Pegawai Daerah (BKD) dan Inspektorat Lampung. Mengapa bersangkutan masih menjabat, sudah jelas
melanggar etika dan aturan pemerintahan yang bersih dari KKN, ” kata Dedi saat dikonfirmasi media Trabas.co, Senin (6/6/2022).

Ia menegaskan kepala perangkat tersebut harus dipanggil dan memberikan klarifikasi kepada gubernur dan juga masyarakat Lampung. Kita menginginkan Pemprov Lampung menjadi pemerintahan yang bebas KKN, secara etis dan aturan pengembangan karir mestinya yang bersangkutan sebaiknya jangan ditempatkan menjabat lagi.

“Karena ada rekam jejak yang bermasalah. Saya pikir masih banyak ASN di lingkungan Pemprov Lampung yang bersih untuk dipercayakan menjadi pejabat diberbagai unit pemerintahan pemprov Lampung, ” ucap Dedi

Dedi sangat menyayangkan rekam jejak yang bersangkutan pernah mendapatkan sanksi tetapi masih menjabat. Maka ini ada yang tidak cermat dalam penempatan.

“Saya berharap ada evaluasi dan diambil tindakan tegas oleh Gubernur selaku pejabat pembina kepagawaian, ” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur Lampung, Freddy saat dihubungi nomor ponselnya tidak aktif.

Sebelumnya, Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) pada UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung kembali berulah.

Hal ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung tahun 2021 saat dipaparkan melalui paripurna DPRD Lampung, Kamis (13/5/2022) lalu.

Padahal terbukti pada tahun 2016 lalu terdapat kebocoran PAD dari pemeriksaan sampel air limbah bagi perusahaan di UPTD laboratorium DLH. Anggaran sebesar Rp. 68 juta tidak disetorkan dan di gunakan oleh jajaran pejabat  UPTD Pengelolaan Laboratorium.

Kali ini hal serupa terjadi pada tahun 2021. UPTD laboratorium DLH Lampung menggunakan anggaran PAD untuk penghasilan tambahan kantong pribadi sebesar Rp. 400 juta.

Namun, lebih anehnya lagi kasus tahun 2016 lalu dan tahun 2021 pejabatnya masih Kepala UPTD laboratorium, Yulia Mustika Sari. Padahal bersangkutan pernah mendapatkan sanksi dari Inspektorat.

Dulunya Kasus ini  berlanjut keranah hukum. Sejumlah pejabat di periksa Polresta Bandarlampung. Sehingga membuat Kepala UPTD laboratorium, Yulia Mustika Sari diberikan sanksi tegas oleh Inspektorat.

Inspektorat Provinsi Lampung memberikan sanksi hukuman kepada Kepala UPTD Laboratorium. Sanksi karena membiarakan setoran pendapatan asli daerah (PAD) di UPTD Pengelolaan Laboratorium digunakan pribadi.

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung pada zaman itu tahun 2016 dijabat Sudarno Eddi. Inspektorat memberikan sanksi kepada Kepala UPTD Yulia Mustika Sari dan Kasi UPTD Heri Yurizal. Yakni sanksi penundaan gaji berkala dan teguran ringan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

“Mereka diwajibkan  memulangkan uang setoran sebesar Rp68 juta. Pemulangan itu, sambung dia, tidak ada batas waktu yang ditentukan. Namun pada dasarnya mereka telah melanggar Peraturan Daerah No.I Tahun 2012 tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah‎.

Sejauh ini, surat teguran itu, tukas dia, sudah naik ke meja Wakil Gubenur Lampung Bachtiar Basri karena menunggu tanda tangan yang nantinya sanksi yang kita berikan akan diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah, ” ungkap Edi. (Feb) 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here