TRABAS. CO, BANDARLAMPUNG-Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta strategi dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mendukung kemajuan pariwisata.
PPNS harus memiliki regulasi yg dapat memperkuat dan melindungi dalam menjalankan tugas, serta bersinergi dalam melakukan penegakan peraturan perundang undangan.
“Oleh karena itu, Pol PP Provinsi Lampung melaksanakan rapat koordinasi PPNS dengan tema “Strategi dan Peran PPNS dalam Mendukung Kemajuan Pariwisata”, bertempat Balai Keratun kantor Gubernur Lampung, pada Senin (14/11/2022).
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kasatpol PP Provinsi Lampung M. Zulkarnain, Korwas PPNS Krimsus Polda Lampung Veri Efriyadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung Alpius Saramaha, moderator/ kabid PPUD Indra sanjaya.
Perlu diketahui, Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan institusi diluar Polri yang bertugas untuk membantu Kepolisian dalam melakukan penyidikan.
PPNS memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam proses penegakkan hukum pidana yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang di Lingkungan Pemerintah, termasuk dalam penegakan Peraturan Daerah.
Disela-sela rakor PPNS tersebut Kasatpol PP Provinsi Lampung, M. Zulkarnain menyampaikan sosialisasi terhadap maraknya peredaran rokok ilegal di Lampung menggunakan cukai palsu oleh produsen rokok ilegal, sehingga keuntungan produsen yang diraih dari penjualannya lebih tinggi. Sangat merugikan pemerintah.
“Untuk itu, masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dalam memerangi dan menekan peredaran rokok ilegal dengan melaporkan pada Satpol PP Lampung maupun kabupaten Kota. Nantinya, Satpol PP akan berkordinasi dengan Kanwil Bea Cukai untuk langkah selanjutnya,” pungkasnya.
Berikut hasil Rakor PPNS dengan tema “Strategi dan Peran PPNS dalam Mendukung Kemajuan Pariwisata ;
1. Diharapkan dapat membuat regulasi yg dapat memperkuat dan melindungi PPNS dalam menjalankan tugas.
2. Terkait dengan KTP PPNS sebelum waktu 90 hari masa berakhirnya KTP dapat di ajukan melalui kemkumham perwakilan wilayah lampung.
3. Kedepan diharapkan dibentuk sekretariat PPNS agar PPNS yg ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota bisa bersinergi dalam melakukan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Perlu di tingkatkan Kordinasi antara PPNS Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Korwas PPNS.
Dalam rapat tersebut dihadiri PPNS Satpol PP Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Lampung selatan. (Feb/Bay)
