Bandarlampung, Trabas.co -Diskusi menakar koalisi Nasdem, Demokrat, PKS gagal terlaksana Ketua DPW Nasdem Lampung Herman HN, Ketua DPD Demokrat Lampung Edy Irawan Arief, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim berhalangan hadir dalam kegiatan.
Hal itu diutarakan Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi Lampung dalam agenda bertajuk “Urgensi Pilkada Serentak Tahun 2024”.Dilaksanakan Cafe Cikwo jalan Kimaja Bandarlampung, Minggu (26/6/2022) Malam.
Tema ini berbeda pada pamflet di Awal yakni “Menakar Koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat”
Perwakilan Akadimisi Universitas Lampung (Unila), Dr. Darmawan Purba, menyampaikan bagaimana membangun opini publik dengan opini elite untuk memunculkan calon pemimpin kedepan yang dipilih secara langsung dan serentak tahun 2024.
“Bertujuan mampu mendengarkan publik dan tidak anti kritik sesuai harapan masyarakat serta Rekrut pemimpin yang integritas,” kata Darmawan Purba dalam kegiatan acara Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi Lampung itu.
Sedangkan Eks Pemimpin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Nazarudin, mengatakan tips dalam Pilkada secara langsung dan serentak pada tahun 2024 mendatang bebas money politic salah satunya menjabarkan secara lengkap terkait dana kampanye.
“Jangan sampai Dana Kampanye yang dilaporkan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Nazarudin pun juga memberikan saran kepada Pengurus Bawaslu Lampung saat ini menggandeng Polda Lampung dalam Pengawasan money politic pada pemilihan langsung dan serentak pada tahun 2024.
“Pemilu langsung dan serentak pada 2024 mendatang bebas money politic yakni dengan menggandeng Polda Lampung untuk mengawasi money politic,” kata Nazarudin.
Sementara, Eks Sekretaris DPW Demokrat Provinsi Lampung Fajrun Najah Ahmad berharap masyarakat terutama mahasiswa ikut menempatkan diri perkembangan Politik karena Politik ini adalah tidak linear,” pungkasnya.(feb)
