Trabas.co, Tubaba– Ketua K3PP Tulang Bawang Barat (TuBaBa)Abas Karta Kritik Tajam kegiatan perbaikan Rumah Dinas Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2022.
Dalam Tulisannya yang diberi judul “SENSE OF CRISIS YANG HILANG” dirinya mempertanyakan beberapa pertanyaan,mulai dari Anggaran pemilihan dan perawatan hingga menghubungkan Anggaran dengan keadaan saat ini dimana sedang dalam keadaan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang dianggap cukup membuat masyarakat kembang kempis.
Dalam tulisannya ketua K3PP juga mengkritik PJ Bupati yang baru saja dilantik dimana menurutnya seharusnya kegiatan tersebut tidak harus tergesa-gesa di lakukan melainkan harus lebih bersabar sedikit.
Berikut ini lah tulisan ketua K3PP yang diberi judul “SENSE OF CRISIS YANG HILANG”
Dinas PUPR Tubaba telah menganggarkan perbaikan rumah dinas PJ Bupati sebesar 1.2 milyar. Karena rumah dinas peninggalan Bupati lama sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Logika yang tercipta agak sedikit ” absurd ” didengar telinga kita. Hari ini PJ Bupati menempati rumah dinas mantan wakil Bupati yang lebih layak.
Pertanyaannya apakah selama ini rumah dinas Bupati kondisinya dibiarkan ” kosong ” tidak ditempati oleh Bupati lama. Sehingga tidak terawat rusak dimana – mana. Apakah tidak ada biaya perawatan bulanan untuk rumah dinas Bupati selama ini.
Sehingga ketika PJ Bupati datang untuk menempati rumah dinas memerlukan biaya 1.2 milyar. Ini angka yang cukup lumayan besar untuk sebuah ” renovasi ” rumah dinas Bupati. Masalahnya beban biaya renovasi menggunakan uang rakyat ( APBD).
Harusnya PJ Bupati yang baru dilantik pada tanggal 22 Mei 2022 ini memiliki ” sense of crisis ” dalam suasana pemulihan covid 19 dimana rakyat sedang megap – megap kehidupan ekonominya. Maka rehab rumah dinas Bupati 1.2 milyar harusnya ditolak. Minimal menunggu waktu yang tepat. Bukannya ” iyes ” apa yang dilakukan oleh dinas PUPR 1.2 milyar.
Minimal setelah menjabat enam bulan sebagai PJ Bupati ide gagasan renovasi/ rehab bisa dipahami. Ini belum sampai satu minggu menjabat sebagai PJ Bupati sudah sibuk berburu ” menikmati ” fasilitas.
Hemat penulis renovasi/rehab rumah dinas Bupati untuk ditempat PJ Bupati yang menelan 1.2 milyar terlalu besar cenderung tidak rasional bila perlu ditunda terlebih dahulu. Lihat fenomena hari ini masih banyak pegawai honorer pemda yang mungkin belum dibayar haknya dengan alasan keuangan pemda
(APBD) tidak cukup untuk membayarnya.
Nanti bisa jadi ketika Bupati terpilih definitif terpilih tahun 2024 yang hanya dua tahun lagi ini. Akan sama logikanya ” minta ” renov /direhab kembali karena tidak layak pakai sebagai rumah dinas Bupati. Hari ini memang kita masih sulit ” menemukan ” pemimpin yang berani hidup sederhana seperti Bung Hatta atau Jenderal Hoegeng. Semuanya masih berburu fasilitas. (K3PP Tubaba).
