TRABAS.CO, BANDARLAMPUNG – Ketua DKW Garda Bangsa Provinsi Lampung, Ardito Wijaya merasa miris atas kelangkaan minyak goreng yang ada di Daerah Provinsi Lampung. Penyebab kelangkaan ini terkait penyaluran dari distributor yang kurang maksimal.
Ardito yang biasa disapa mas Dito ini, menilai pemerintah telah menggelontorkan ribuan liter minyak goreng kemasan ke pasar maupun Ritel-ritel toko waralaba indomart atau alfamart. Sejak penetapan satu harga minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Selain karena tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng harga eceran tertinggi (HET), juga karena terlambatnya pengiriman barang oleh distributor, ” ucap dia.
Padahal,menurut Mas Dito kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi. Jika perusahaan, distributor atau produsen minyak goreng yang telah di subsidi pemerintah.
Seharusnya minyak goreng kemasan 1 liter atau 2 liter tersebut segera di distribusikan. Agar dapat terpenuhi kebutuhan minyak goreng khususnya untuk masyarakat di provinsi lampung.
“Apalagi kedapatan bahwa PT. Sinar Laut menahan 346.400 liter minyak goreng yang berada di gudang beralamat di jalan Soekarno Hatta. Hal ini saat di Sidak langsung oleh satgas pangan Bareskrim Mabes Polri bersama Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung, ” kesalnya
Walaupun pada kenyataannya minyak goreng tersebut yang harus di salurkan minimal 20% dari jumlah yang ada. Namun sebagaimana keterangan dari pihak PT. Sinar Laut yang tidak bisa di salurkan melalui program rafaksi atau pembayaran selisih harga oleh pemerintah kepada produsen ataupun distributor, ” tambah dia.
Ia menjelaskan justru didapati banyak toko-toko ritel modern yang juga tidak mendapatkan suplai minyak goreng. Bahkan kondisi ini semakin mempersulit masyarakat yang tidak bisa mendapatkan minyak goreng dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Kami selaku Pengurus DKW Garda Bangsa Provinsi Lampung mohon kerja samanya kepada pada para distributor agar mempercepat proses penyaluran minyak goreng subsidi ke seluruh pasar, baik modern, ritel, tradisional, hingga warung-warung kecil,” tutur Mas Dito
Sementara, Sekertaris DKW Garda Bangsa dan juga anggota komisi II DPRD Kota Bandar lampung M.Rolland Nurfa juga menegaskan pentingnya rantai pasok dalam pengendalian harga minyak goreng di pasaran.
Menurutnya, jika ada satu bagian yang tersendat atau bermasalah, maka hal itu akan mengganggu ketersediaan barang di pasaran.
“Padahal di masa pandemi ini makin banyak peningkatan dampak masyarakat yg terpapar omicron karena berkerumun untuk mengantri dan mendapatkan minyak goreng yang di jatah 2 liter per orang, ” terangnya.
Sebelumnya, Kepala daerah kabupaten/kota yang bekerja sama dengan Polres dan pihak terkait sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik wilayah Provinsi Lampung seperti di pasar dan distributor. (Feb)
