Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran penting membantu kepala Daerah. Baik Provinsi, kabupaten maupun Walikota.
Disaat kepala daerah terpilih untuk memimpin daerahnya. Maka, Sekda harus segera melakukan menyusun program-program pemerintahan yang sudah berjalan, belum berjalan, maupun tidak berjalan
Pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik atau tidak itu tergantung pada Sekda, karena mengendalikan seluruh Perangkat Daerah. Kepala Daerah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan penanggung jawab utama adalah Sekda.
Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan dana APBD secara benar dengan output program kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Spending (pengeluaran) APBD perangkat daerah itu jangan hanya sekadar untuk menuntaskan kegiatan. Tapi seberapa besar output kegiatan itu bisa berdampak kepada masyarakat. Belanja pemerintah salah satunya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomi akan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung. Agar semua pimpinan perangkat daerah bisa secara konsisten melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dijalankan.
Sementara, peran Dinas Kominfo adalah terkait urusan pemerintahan, seiring dengan terbitnya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berdampak pada perubahan urusan kewenangan serta kelembagaan khususnya komunikasi dan informatika.
Selama pelaksanaan otonomi daerah, hingga saat ini nomenklatur di bidang komunikasi dan informatika baik ditingkat pusat, provinsi maupun daerah kabupaten/kota tidak sinkron, sehingga banyak regulasi/ peraturan pemerintah pusat tidak terakomodir oleh pemerintah daerah.
Di dalam rancangan PP tentang organisasi Perangkat Daerah sebagai revisi dari PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah disebutkan bahwa variabel penetapan nomenklatur. Dinas Kominfo dapat melalui tipe A,B dan C baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota
Pemerintahan bidang kominfo merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib karena terkait dengan pelayanan publik, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan informasi yang bermanfaat baik berupa data maupun informasi.
Kominfo juga harus memiliki peran penting dalam menginformasikan pembangunan daerah melalui media. Baik yang sudah berjalan, dan belum berjalan, maupun tidak berjalan. Sehingga masyarakat tahu apa saja pembangunan daerah yang sudah berjalan, belum berjalan maupun tidak berjalan.
Adanya kritik masyarakat di daerah merupakan pukulan besar bagi kepala daerah. Karena masyarakat meluapkan kekecewaannya, tidak ada perhatian pemerintah.
Oleh, karena itu, peran sekda dan kominfo sangat penting untuk membantu kepala daerah. Agar dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
Penulis : Bayumi Adinata
