TRABAS.CO, BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sangat menyesali adanya pengumuman rekrutmen seleksi pegawai Non PNS tahun 2022 oleh
Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
Seharusnya RSJ melakukan perekrutan dengan persetujuan saya (Gubernur). Tanpa persetujuan tidak boleh. Sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan pihak terkait, ” ujarnya di Rumah Dinas Mahan Agung, pada Selasa (14/6/2022).
Ia menegaskan pegawai honorer yang ada sekarang bisa dialirkan ke sana, dalam hal ini tidak perlu menambah tidak perlu dikurangi. Artinya disesuaikan kebutuhan. Karena bagaimanapun juga menjadi beban, kalau kita tidak siap menyelesaikan, maka tenaga honorer menjadi korban.
“Satu pihak ingin mengurangi dan memberhentikan tenaga honorer, tetapi pihak RSJ Lampung malah membuka rekrutmen. Ini akan menjadi polimik,” kata Gubernur Arinal
Gubernur Arinal menjelaskan bahwa adanya honorer itu membebani. Karena tugas tersebut seharusnya dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai honorer di lingkungan Provinsi Lampung saat ini ada 3.600 orang, membanjir raya.
“Setau dan arahan saya yang namanya honorer itu membantu, tetapi bukan menjadi persamaan hak. PNS itulah yang harus bekerja,”tegas dia
Padahal, lanjut Gubernur Arinal, pegawai negeri saat ini, mendapakan gaji Rp.3 juta/bulan artinya 3000 orang PNS Rp.9 milliar. Seharusnya diimbangi dengan kinerja bukan kerja ha,ho,ha,ho loh. Uang sebesar Rp.9 milliar itu dapat digunakan industri dan kemajuan UMKM,”imbuhnya
Pihak RSJ Lampung dianalisa dulu kekurangannya berapa, peruntukan, profesi nya apa, laporan ke saya tapi sifatnya umum ambil saja yang ada,”tambah Arinal dengan kesalnya.
Berita sebelumnya, ditengah kebijakan pemerintah pusat menyetop penerimaan tenaga honorer, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung justru membuka pengumuman rekrutmen seleksi pegawai non PNS tahun 2022.
“Lebih parahnya lagi pengumuman dibuka hanya dua hari.
Hal ini di sampaikan salah satu sumber media ini melalui pesan whatsapp, Senin (13/6/2022).
Sumber ini menyebutkan bahwa pengumuman tersebut, RSJ rekrutmen tenaga kesehatan dokter, dan perawat pertama. Kemudian tenaga administrasi Psikologi, IT, pengelola administrasi dan supir.
Selanjutnya, pelamar mengupload surat lamaran dan kelengkapan administrasi lainnya ke alamat e-mail rekrutmenpeg.bludrsjd2022@gmail.com paling lambat diterima tanggal 13 Juni 2022 pukul 14.00 WIB, ” ujar dia saat memberikan informasi pengumuman itu.
Dari pantauan trabas.co pengumuman pembukaan rekrutmen seleksi pegawai non PNS tahun 2022 juga disampaikan melalui website RSJ https://rsj.lampungprov.go.id/.
Terpisah, Humas RSJ, David membenarkan hal itu. “Iya mas benar, tapi bukan ranah saya untuk menjawab. Ada bidang sendiri mas, ” kata dia dengan singkat melalui sambung seluler.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Yurnalis belum bisa dimintai keterangan terkait pengumuman rekrutmen Non PNS tersebut. Begitu juga Sekretaris BKD, Meiry Harika Sari.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB RI), Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (Pemda) menghentikan proses rekrutmen tenaga honorer.
Dia meminta Pemda tetap satu kordinasi dengan pusat terkait keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah. Menurut Tjahjo Kumolo, keberadaan honorer merupakan masalah lama yang baru kali ini dibahas, tujuannya agar lebih efisien dan tidak banyak beban.
Salah satu alasannya, kenapa tenaga honorer di instansi pemerintah mau dihapus, adalah proses rekrutmen yang tidak terdata dengan baik. Mereka sebagian besar cenderung lebih diistimewakan dari ASN, padahal fungsi yang sebenarnya adalah ASN.
“Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (24/1/2022).
Sementara itu, saat ini 2022, pemerintah fokus dalam rekrutmen PPPK yang fokus pada sektor pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Mereka dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada pengecualian untuk mereka semua.
Sebagai informasi, Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023, seperti diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam PP tersebut diatur, penggunaan tenaga honorer di instansi pemerintah terakhir pada tahun 2023 mendatang. (Feb)
