TRABAS.CO–Ekonom Fuad Bawazier mengungkap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang kini diketuai Luhut Panjaitan tidak menguntungkan negara. Namun pemerintah (Jokowi) terlihat bersikukuh atau ngotot.
Ahli ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh sembarangan mengucurkan dana APBN 2021 sebelum ada revisi resmi penggunaan dana APBN.
“Di APBN tidak ada anggaran untuk KA cepat Jakarta-Bandung. Padahal jika pakai APBN harus ada di APBN dan diundangkan. Jadi tidak boleh tiba-tiba pakai sebelum ada revisi resmi APBN,” ucap Fuad Bawazier, Selasa (12/10).
Pemerintah membuka keran APBN untuk dialirkan ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula hanya menggunakan dana obligasi sejumlah perusahaan BUMN.
Atau biasa disebut patungan dari BUMN untuk proyek KCIC tersebut.
Di sisi lain, mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto ini memandang proyek kereta api cepat ini tidak menguntungkan negara.
Namun sayangnya, pemerintah terlihat bersikukuh atau ngotot menjalankan proyek tersebut tanpa mengindahkan sejumlah pakar.
“Proyek KA Cepat ini sejak awal tidak feasible dan hanya akan menjadi kerugian. Tapi semua masukan, kritikan, saran-saran dari para pakar termasuk Prof Emil Salim tidak diindahkan oleh pemerintah,” katanya.
Dia menyarankan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak diteruskan pemerintah, lantaran akan mendapatkan kerugian dari banyak sisi. Salah satunya, kemungkinan biaya operasional yang melambung.
“Lebih baik proyek ini dihentikan atau dibatalkan saja. Memang rugi, tapi lebih baik daripada diteruskan yang berarti akan mengalami kerugian jauh lebih besar. Indonesia perlu mencontoh Malaysia yang mengurungkan proyek kereta cepat,” tandasnya. (Pks/red)
