METRO: Trabas.co. — Sekitar 1.800-an tenaga honorer di Kota Metro terancam diberhentikan. Hal ini berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam surat tersebut tertulis, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menghapus jenis kepegawaian kecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing-masing. Selain itu, surat tersebut juga diminta tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Metro, Bangkit Haryo Utomo, mengaku hal ini telah menjadi persoalan di tiap daerah di Indonesia. Sebab, keputusan untuk memberhentikan pegawai non-ASN terlalu berat.
“Makanya ini sedang rapat di seluruh kabupaten/kota,” katanya, Rabu (8/6/2022).
Bangkit menjelaskan, saat ini sebagian besar instansi pemerintahan di seluruh Indonesia masih dibantu oleh non-ASN yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).
“Contohnya petugas sampah atau pasukan kuning. Itu kan tenaga honorer. Nah bagaimana kalau diberhentikan? Siapa yang mengangkut sampah? Siapa yang menyapu?” tanya dia.
Itu sebabnya, pihak Pemkot Metro tengah menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ia berharap ada pembahasan yang komprehensif.
“Karena kalau yang di pusat kan tidak tahu kondisinya seperti apa di bawah,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sutikno, menyatakan akan mempelajari lebih dulu instruksi Menpan-RB tersebut sebelum mengambil langkah.
“Karena untuk surat resmi sendiri kami belum menerima. Kami baru mengetahui wacananya saja,” ujarnya.
Kini pihaknya tengah melakukan penguatan pendataan agar ketika suatu waktu dibutuhkan, sudah memiliki informasi yang cukup.
“Pendataan meliputi jumlah dan nama pegawai non-ASN yang masih aktif. Yang jelas jika itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, kita akan melaksanakan,” pungkasnya.(Ariyus Iis)
