Tanggamus, Trabas.co – Puluhan ribu pekerja berencana berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Senin (1/5/2023).
Aksi ini akan menyerukan berbagai isu mulai dari upah murah, praktik kerja kontrak yang cenderung semakin berkepanjangan, hingga tuntutan agar ada pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Irvan Yuliadi Can Korlap Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) Lampung menuturkan bahwa besok akan dilaksanakan unjuk rasa di depan Istana dan gedung Mahkamah Konstitusi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB.
”Unjuk rasa memperingati May Day juga berlangsung di 10 kota besar lainnya, seperti Medan dan Yogyakarta. Kami utamanya menuntut agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dicabut,” ujar Irvan saat di konfirmasi oleh Trabas.co, Minggu (30/4/2023), di Tanggamus.
Menurutnya, praktik upah murah menjadi tantangan terbesar pekerja saat ini. Dia mengkhawatirkan praktik ini tetap berlanjut pada tahun -tahun mendatang karena didukung oleh kebijakan.
Irvan Yang Juga SPV Security ISS Project TIV Tanggamus menambahkan, keberadaan UU Cipta Kerja tidak sepenuhnya berpihak kepada kelompok pekerja. Pembentukan UU ini pun tidak pernah melibatkan serikat pekerja.
”Kami menyoroti hak buruh yang berpotensi semakin hilang. Praktik hubungan kerja kontrak berkepanjangan sedang berkembang,” katanya.
Irvan menyebut masih ada isu lain yang diserukan, seperti isu penyusunan omnibus law kesehatan yang memasukkan substansi agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berada di bawah kementerian.
”Hari Buruh Internasional setiap tahunnya mengingatkan kepada kaum pekerja tentang tantangan jam kerja yang panjang, upah murah, dan kondisi kerja yang buruk. Tantangan tersebut masih terjadi meskipun kini sedang terjadi tren digitalisasi industri,” ujarnya.
Irvan pun Menegaskan, ”Bahwa untuk Kepengurusan FSB NIKEUBA Lampung mengikuti Komando DPP yang berada di jakarta apapun itu,” tutupnya. (Jefri/Yhs)
