Padang, trabas.co — Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia Sumatera Barat (APRIS) menagih komitmen Gubernur Sumbar terkait Surat Edaran (SE) tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di daerah ini.
Ketua APRIS, Sepriadi menilai, SE yang diterbitkan Gubernur Sumbar kepada bupati dan wali lota se-Sumatera Barat belum dilaksanakan dengan maksimal. “Kami juga sudah melayangkan surat permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat untuk menghadirkan seluruh leading sector guna diskusi atau dengar pendapat, sebagaimana bentuk upaya koordinasi, antisipasi, perlindungan terhadap kebijakan dan kearifan lokal di sektor ritel tersebut,” ujar Ketua APRIS Sepriadi kepada media di Padang, Minggu (01/10/2023).
Namun, lanjut Sepriadi, sampai kini belum ada respon dari pihak DPRD terkait permohonan hearing yang disampaikan tersebut.
Dijelaskannya, beberapa tahun belakangan ini, pengusaha lokal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Barat mulai ketar ketir di tengah gempuran ritel besar yakni Alfamart dan Indomaret di Ranah Minang.
Sepriadi menyebut, saat ini ritel-ritel besar tersebut sudah mulai menguasai sejumlah kota-kota besar yang ada di Sumatera Barat. Diduga ritel tersebut berafiliasi dengan Alfamart dan Indomaret. Hal ini membuat Pengusaha lokal dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Barat mulai ketar ketir akan eksistensinya di tengah gempuran ritel besar ini.
Diaakui Sepriadi, memang Alfamart dan Indomaret tidak menonjolkan brandingnya di sejumlah kota Sumatera Barat. Namun retail milik oligarki tersebut menggunakan sistem franchise (waralaba) dengan ritel lokal sehingga akhirnya akan membunuh ritel lokal dan pasar tradisional seperti di daerah-daerah lainnya,” ungkapnya.
APRIS juga mendesak pemerintah untuk memperjelas regulasi atau aturan mengenai ritel di Sumbar ini. “Kami berharap pemerintah membuat regulasi yang berpihak kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” paparnya. (ril)
