BANDARLAMPUNG, TRABAS.CO – Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, melaksanakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan PUG 2023, di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur, Senin (15/1/2023).
Menurut, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri mengatakan
bahwa tujuan rapat untuk mengevaluasi PUG dan koordinasi terkait pelaksanaan program di Pemerintah daerah.Ini merupakan bagian dari upaya evaluasi PUG, ” papar dia
Fitrianita menjelaskan bahwa PPPA telah melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan PUG 2023 di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Indeks pembangunan jender di Lampung saat ini meningkat dari 67,96 menjadi 68,24 pada tahun 2022. Lalu, Pengarusutamaan Gender dalam penilaian kinerja utama kepala daerah juga meningkat dari 90,37 menjadi 90,58 pada tahun 2022.
“Untuk itu, sebaik teman teman OPD baik di Kabupaten/Kota agar membuat analisa agar PR kita untuk melakukan evaluasi untuk kedepan akan lebih baik lagi, ” ucapnya
PUG, kata Fitrianita dalam upaya pembangunan diseluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, bukan hanya tanggung jawab PPPA. Semua sektor penerima dampak gender. PUG merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya kesetaraan dan keadilan gender yaitu memastikan bahwa masyarakat yang terdiri dari laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dari kebijakan dan program kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Kita beri contoh di Dinas pendidikan. Angka partisipasi sekolah baik umur. Gender harus ada data. Ternyata angka partisipasi anak di SD 7-12 tahun jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama. Dibandingkan lagi SMP 13-15 tahun jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga sama.
“Kemudian, anak di SMA 15-17 tahun ternyata banyak jenis kelamin perempuan. Sehingga banyak Gander ditingkat perempuan.
Lanjut, Fitrianita, Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan PUG mengenai perlindungan anak dalam mengimplementasikan upaya pemenuhan hak-hak gender dan perlindungan anak. Melalui kegiatan ini, sekaligus pemahaman berkaitan dengan kerja Dinas PPPA dalam rangka perlindungan anak dan gender di Provinsi Lampung, ” tutup dia. (Bay)
