Bandar Lampung, trabas.co – Semua orang atau siapa saja dapat mengabarkan informasi melalui Media Sosial (Medsos). Tetapi perlu diingat peran tersebut tidak sama kedudukannya dengan media massa di mata hukum. Sebab, informasi melalui medsos dapat digugat secara pidana. Sedangkan informasi yang dikemas sebagai berita dan disebarluaskan melalui media massa memiliki pendekatan berbeda.
“Jika ada gugatan terhadap berita di media massa jalurnya bisa diselesaikan ke Dewan Pers. Karena Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers memang mengatur itu,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Muhamad Agung Dharmajaya, saat menjadi pembicara diskusi publik bertema Medsos Bukan Produk Pers yang dihelat PWI Lampung di Golden Tulip, Kamis (27 Juli 2023).
Medsos yang notabene bukan perusahaan media atau media massa, tidak termasuk ke dalam ketentuan tersebut. Di sini letak tegas pembeda antara medsos dan media massa.
Berdasarkan UU Pers Bab II Pasal 3 ayat 1 disebutkan, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
“Jadi kalau media massa mempublikasikan berita, itu memang sudah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang. Bahkan, bila ada pihak yang menghalangi pemberitaan akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Ketentuan seperti ini tidak berlaku untuk informasi melalui medsos. Sehingga berhati-hatilah dalam ber-medsos,” pesan Agung.
Dirinya lantas memberi contoh kasus tuntutan yang pernah merundung YouTuber Deddy Corbuzier yang muatan konten di akun YouTube-nya digugat pidana oleh seseorang. “Dewan Pers tidak dapat mendampingi lantaran akun YouTube bukan termasuk media massa,” ungkapnya. (Bay/Hendri/*)
